DILEMA BEASISWA DAN KETIDAKMAMPUAN

Mungkin kita pernah mendengar ucapan dari beberapa guru di SMA, saat memasuki masa-masa terakhir di sekolah. “Kalau kalian nanti mau melanjutkan kuliah, jangan khawatirkan biaya kuliahnya. Yang penting kalian belajar yang baik, kalau dapat nilai bagus, kalian bisa ambil beasiswa di tempat kuliah nanti.” Kurang lebih, seperti itu perkataan beberapa guru terdahulu. Namun, muncul masalah baru setelah kuliah berjalan dua sampai tiga semester, ternyata kebanyakan beasiswa diberikan kepada orang yang tidak mampu dengan memperlihatan SKTM dari RT/RW ataupun Kelurahan.

Masalah selanjutnya adalah kriteria tidak mampunya itu seperti? Apakah yang menjadi tolak ukur sehingga suatu keluarga dinyatakan tidak mampu? Sampai sekarang itu masih jadi pertanyaan bagi banyak orang. Lalu, mengapa sebagian besar beasiswa di hampir seluruh universitas di Indonesia, penekanannya harus melampirkan “surat keterangan miskin/tidak mampu” sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi?  Mengapa penekanannya tidak lebih mengarah ke “berprestasi” atau “aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat”?

Sayangnya, pengertian dari ‘surat keterangan miskin/tidak mampu’ itu masih ambigu, belum jelas makna sebenarnya. Seseorang atau keluarga yang dikatakan tidak mampu itu sebenarnya seperti apa? Apakah yang mempunyai sepeda motor, bisa makan tiga kali sehari, punya gadget bagus, itu masih dikategorikan ‘tidak mampu’? Ataukah, keluarga yang kekurangan dalam segi ekonomi dikarenakan anggota keluarganya banyak atau kepala keluarganya sudah tiada, terlepas apakah mereka bisa makan tiga kali sehari, punya gadget bagus dan punya motor? Atau keluarga yang punya banyak hutang sekalipun rumahnya besar, dapat dikatakan tidak mampu? Lantas apa definisi dari mampu, kurang mampu atau tidak mampu itu sendiri? Saya rasa kata “kurang mampu” di sini, masih perlu dikaji ulang.

Menurut saya, persyaratan beasiswa “tidak mampu” itu memiliki beberapa kelemahan.
Pertama, persyaratan beasiswa semacam ini bisa disalahgunakan bagi orang-orang yang sebenarnya ‘mampu’ dari segi finansial. Memang bukan salah dari penyelenggara beasiswanya, tapi salah yang menyalahgunakannya. Tapi bagaimanapun juga itu terjadi karena ada kesempatan. Terlebih, pada umumnya persyaratan pengajuan beasiswa hanya melampirkan nilai IPK/IPS terakhir dan SKTM saja. Nah, karena hal sesimpel itulah bisa dilakukan oleh siapa saja. Akhirnya, ada sebagian mahasiswa yang memanfaatkannya untuk mendapatkan beasiswa tersebut, yang digunakan untuk kepentingan pribadi (bukan keperluan pendidikan si penerima beasiswa), sedangkan pembayaran semester mahasiswa tersebut masih dibebankan kepada orangtuanya. Untuk nyicil motor bisa, beli gadget berharga mahal bisa, beli pulsa modem sebulan sekali bisa, beli rokok bisa, bayar uang kos bisa, lalu mengapa hanya demi mengurangi biaya kuliah atau hanya demi mendapatkan uang tahunan, malah mengajukan beasiswa yang penekanannya bagi “orang kurang mampu”? Ironisnya, tidak sedikit orang mampu yang berlagak kurang mampu, mendaftar beasiswa seperti ini. Dan mereka yang lolos justru bangga. Bangga karena lolos beasiswa dengan mengaku-ngaku kurang mampu?

Pernah suatu kali saya membaca tentang pengumuman beasiswa dari sebuah lembaga Provinsi yang mensyaratkan SKTM dan sebagian besar teman saya ikut mendaftar. Namun ada beberapa teman saya yang tidak ikut seperti yang lainnya. Ketika saya bertanya kepada seorang teman, mengapa ia tidak ikut mengambil beasiswa tersebut, ia menjawab, “Kata orang tua Nda (samaran), kalau kita ikut padahal kita mampu, itu sama saja dengan mendo’akan kalau kita memang orang yang kurang mampu. Lagipula, orang tua Nda masih mampu kok buat biayain Nda kuliah, walaupun kadang pas-pasan juga.” Dari jawaban tersebut, menurutnya, bahwa orang yang sebenarnya mampu namun mengikuti beasiswa yang penekanannya harus melampirkan SKTM, mendoakan dirinya sendiri agar menjadi tidak mampu pula. Bukankah beasiswa semacam itu lebih berhak diterima oleh orang yang benar-benar kurang mampu?

Jika kita mengkaji ulang, beasiswa itu sejatinya adalah apresiasi atau hadiah yang diberikan oleh suatu pihak/lembaga/individu kepada orang yang memang "pantas" untuk mendapatkannya, bukan karena masalah keuangan. Tapi kenyataannya, mayoritas mahasiswa atau masyrakat lebih sering mengartikan beasiswa sebagai bantuan keuangan kepada yang kurang mampu, bukan apresiasi/hadiah atas suatu prestasi yang telah tercapai.

Setiap pelajar atau mahasiswa pasti ingin mendapat beasiswa, begitupun saya pribadi. Tapi, jika penekanannya lebih kepada "tidak mampu" hingga menyertakan "SKTM", saya lebih memilih untuk tidak berpartisipasi dan akan menunggu beasiswa yang penekanannya pada "keaktifan" atau "prestasi". Saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh teman saya tersebut. Alhamdulillah, meskipun saya tidak lahir di keluarga yang kaya, tapi orang tua saya masih mampu bekerja untuk kepentingan pendidikan anak-anaknya, seperti saya yang sedang mengambil S-1 Jurusan Pendidikan Matematika, adik saya yang akan masuk kuliah pada tahun akademik nanti, dan si bungsu yang masih SD. Walaupun terkadang saya sendiri merasa untuk kegiatan pergi-pulang ke kampus masih sangatlah minim, namun saya bersyukur karena kami masih bisa mengenyam pendidikan hingga sekarang.

Kembali lagi kepada permasalahan yang ada, mahasiswa seringkali mencari beasiswa untuk melancarkan perkuliahannya. Institusi atau pihak kampus biasanya mendapatkan beberapa program beasiswa, ada beasiswa gakin (beasiswa untuk orang yang kurang mampu secara materi), beasiswa prestasi (berdasarkan nilai IPK), dan beasiswa-beasiswa program pemerintah dari luar kampus, misalnya Bank Indonesia. Persyaratan dalam penerimaan beasiswa ini seringkali dimintai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), surat ini didapat berdasar survey dari RT, RW, Kelurahan dimana mahasiswa tersebut bertempat tinggal. Beasiswa tanpa persyaratan SKTM biasanya diberikan oleh pihak perusahaan swasta.

Beasiswa yang ditawarkan oleh sebuah institusi seringkali meminta surat SKTM. Sehingga mahasiswa yang ingin memperoleh beasiswa berdasarkan murni dari kecerdasaannya merasa kecewa, apalagi jika secara materil, orangtuanya mampu menghidupinya bahkan lebih dari biaya kuliah. Tidaklah etis ketika sebuah keluarga yang mapan meminta SKTM ke Kelurahan. Namun dilain sisi, mahasiswa yang membutuhkan uang untuk kebutuhan pribadinya ingin sekali mendapatkan beasiswa tersebut. Hingga akhirnya, ia berusaha meminta SKTM itu pada perangkat desanya. Melihat persyaratan beasiswa disertai dengan SKTM, perlulah kita renungkan kembali, apakah benar pemilik SKTM itu adalah orang yang kurang mampu? Secara individu, mahasiswa memanglah kurang mampu, karena mahasiswa bergantung pada orangtuanya (kecuali mahasiswa mandiri, yang menghidupi dirinya sendiri). Jika ternyata pemilik SKTM tidak hanya dari kalangan kurang mampu, lalu bagaimana nasib mereka yang kurang mampu? Misalkan ada mahasiswa mampu (dari segi ekonomi keluarganya) namun memang benar-benar memiliki IPK tinggi meminta SKTM pada perangkat desanya, maka secara tidak langsung, ia melakukan tindakan perendahan diri dan keluarganya. Sehingga secara tidak langsung pula, mahasiswa tersebut diajarkan dan dididik untuk bersikap ‘meminta’ dan ‘merasa kurang’.

Beasiswa “untuk yang tidak mampu” seharusnya diperuntukkan bagi mahasiswa tidak mampu, yang secara ekonomi kesulitan untuk membiayai kehidupannya. Bila yang terjadi di lapangan adalah mahasiswa mampu menerima beasiswa, maka lain cerita. Lalu bagaimana pihak akademik menanggapi hal ini? Pada akhirnya, merasa mampu atau tidak mampu itu bukanlah sebatas hal finansial, melainkan juga dari segi mental. Sedangkan korban dari permasalahan ini adalah keluarga dengan ekonomi menengah. Kaya tidak, miskin pun tidak, untuk membayar kuliah tetap saja susah.

Tanjungpinang, 17 Jan 2017

Oleh: Raio Achan